Hamdan: Esensi Dialog Bukan Membentuk Pemerintah dan Pemilu

Beirut – Infopalestina: Wakil Hamas di Libanon, Usamah Hamdan menegaskan bahwa gerakannya tidak menentang apapun ajakan untuk dialog nasional yang mengusung kemaslahatan nasional dan mengakhiri perpecahan serta mendirikan pemerintahan persatuan nasional yang tidak menjadi musuk bagi perlawanan.

Hamdan menyayangkan sikap Abbas dan kelompoknya terkait dengan perang terakhir ke Jalur Gaza. Dia mengatakan, “Hamas dan pemerintah sudah mulai bekerja di lapangan untuk membangun kembali Jalur Gaza.”

Dia mengatakan, “Dari awal kami tegaskan bahwa kami ingin dialog nasional Palestina atas dasar kemaslahatan yang berdiri di atas kemaslahatan yang dilakukan perlawanan. Memang ada perasaan pada warga Jalur Gaza atas sebagian pemimpin Palestina yang berpihak kepada penjajah selama perang ini. Warga Jalur Gaza tidak melihat langkah positif yang dilakukan Abbas untuk membela mereka atau melakukan upaya. Bila sebagian para pemimpin itu telah gagal kembali ke Jalur Gaza dengan tank-tank Israel maka mereka tidak akan kembali di balik sak-sak semen atau berton-ton besi pembangunan. Orang tidak melupaka untuk siapa mereka berdiri saat terjadi agresi.”

Dia menegaskan, agresi Israel ke Gaza tidak akan menjadi pintu bagi Israel untuk memprovokasi Hamas scara politik. Menurutnya, dialog yang akan dilakukan harus bersandar pada kaidah-kaidah nasional. Saat ini di Jalur Gaza ada realitas baru, bangun setelah kemenangan. Ada sebagian pihak yang memprediksi pemerintah akan jatuh dalam beberapa hari setelah agresi. Namun hal itu tidak terjadi. Sekarang pemerintah langsung bekerja untuk menghilangkan dampak agresi dan membangun Jalur Gaza.

Dia menegaskan, “Kami tidak ada tunduk pada provokasi apapun. Untuk itu dialog apapun, harus dihadiri Mahmud Abbas sebagai salah satu pihak dalam dialog dan bukan yang memimpin. Dalam dalam dialog itu didiskusikan semua factor krisis. Pemerintah dan pemilu menjadi hasil dari dialog dan bukan pendahuluan dialog.”

Dialog Palestina yang dilakukan, menurut Hamdan, harus mengembalikan bangunan persatuan nasional Palestina dan membangun kembali system politik Palestina yang menjamin hubungan kerjasama antara pimpinan politik dan perlawanan. Dia mengatakan, “Yang harus disepakati adalah merekonstruksi system politik Palestina. Ada pimpinan yang dipilih rakyat secara langsung. Begitulah dialog dimulai dengan merekonstruksi system politik, termasuk merekonstruksi PLO dan pimpinan otoritas agar hubungan antara keduanya kuat. Kemudian merekonstruksi dinas keamanan sesuai asas nasional dan profesionalitas, tidak loyal kepada penjajah.”

Mengenai tuntutan pemilu presiden dan legislative yang dilaksanakan secara bersamaan, Hamdan menegaskan itu tidak bisa diterima. Dia mengatakan, “Semua harus memahami bahwa masalah pemilu tidak ditolak Hamas. Namun Hamas ingin berurutan bukan bersamaan. Pemilu dilaksanakan sesuai jadwalnya masing-masing. Jadwal pemilu presiden sudah disia-siakan, kemudian pemilu dewan nasional kemudian pemilu legislative.”

Hamdan menegaskan, “Masalahnya pada kondisi dialog dan tujuan-tujuannya. Ketika tujuan dialog adalah untuk memenangkan Abu Mazen atas perlawanan maka dialog tidak akan berhasil. Ketika dialog untuk memaksakan pandangan politik atas Hamas maka dialog tidak akan berhasil. Dan ketika mediator tidak mengambil jarak yang sama dari kedua belah pihak maka dialog juga tidak akan berhasil.”